Saturday, July 5, 2014

Breaking News: Operasi Rahasia Kopassus dan BIN Untuk Mempengaruhi Hasil Pemilu

5 Juli 2014
Oleh Allan Nairn
Jakarta

Kopassus dan Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam operasi rahasia guna mempengaruhi pemilihan presiden.

Menurut laporan-laporan yang terdokumentasikan tentang pertemuan-pertemuan di markas Kopassus belakangan ini, operasi tersebut dirancang untuk menjamin kemenangan Jenderal Prabowo pada 9 Juli. Prabowo Subianto sempat lama menjadi orang binaan Pentagon dan intelijen AS.

Survey-survey menunjukkan, Prabowo kini bersaing ketat dengan lawannya yang sipil, gubernur Jakarta Joko "Jokowi" Widodo.

Prabowo dan Jokowi dijadwalkan berdebat di televisi untuk terakhir kalinya sebelum hari pencoblosan.

Pemilihan umum di negara kepulauan ini, dan di tengah diaspora global masyarakat indonesia, diperkirakan merupakan kedua yang paling besar di tahun ini. Nomor satu ditempati oleh pemilu India yang diselenggarakan Mei lalu.

Prabowo terlibat dalam kasus-kasus pembunuhan warga sipil dan penyiksaan. Meskipun kini memasang pose nasionalis tulen, karirnya di militer dihabiskan untuk bekerjasama dengan DIA (Badan Intelijen Pertahanan AS) dan pejabat-pejabat tingkat tinggi Amerika. Ia pun pernah membawa masuk Pasukan Khusus AS bersenjata lengkap ke wilayah Indonesia. 

Prabowo telah menyerukan agar hak rakyat Indonesia untuk memilih dalam pemilihan langsung (direct vote) dicabut. Ia menjelaskan bahwa hal ini akan dilakukan setelah musyawarah dengan "elit-elit politik."  

Dalam dua obrolan off-the-record bersama saya, Prabowo mengatakan Indonesia "belum siap untuk demokrasi." Ia katakan bahwa presiden waktu itu, Gus Dur, seorang ulama populer dari kalangan sipil, "bikin malu" Indonesia karena buta. Prabowo menyesalkan angkatan bersenjata yang tunduk pada Gus Dur dan bicara panjang lebar tentang masa depan politik dirinya. "Apa saya cukup punya nyali," tanya Prabowo, "Apa saya punya nyali untuk disebut diktator fasis?"

Rangkaian laporan dan komentar saya tentang Jenderal Prabowo telah menjadi isu dalam pemilu kali ini. 

[Tim] Kampanye Prabowo menuding saya "musuh bangsa" dan menghimbau agar militer menangkap saya. Angkatan bersenjata telah menyatakan bahwa saya telah "menjadi target operasional." Kamis pekan ini Prabowo berpidato, memohon agar rakyat Indonesia mengabaikan laporan-laporan saya tentang dirinya hanya karena saya orang asing. 

Laporan-laporan di bawah ini datang dari orang-orang yang terlibat dalam operasi BIN/Kopassus. Mereka berbicara kepada saya secara anonim.

Laporan mengenai rapat-rapat di markas Kopassus di Cijantung datang dari sumber-sumber yang hadir dalam rapat-rapat tersebut.

Panggilan telepon dari saya pada tanggal 4 Juli untuk meminta komentar Jenderal Prabowo tidak dijawab. Saya menelpon ke nomor telepon genggam yang pernah saya kontak saat menghubungi Prabowo sebelumnya.

----

Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, adalah sebuah tempat yang terkenal di Indonesia. 

Di tempat inilah para aktivis pro-demokrasi diculik oleh Kopassus (yang saat itu dimimpin Prabowo), disiksa, dan rupanya-rupanya dieksekusi pada tahun 1997-98. Ketika itu terjadi perlawanan besar-besaran terhadap mertua Jenderal Prabowo, yakni Suharto, seorang diktator yang dibekingi AS. 

Tiga belas dari keseluruhan korban penculikan hingga kini masih hilang dan diduga telah meninggal. Salah satu pimpinan tim kampanye Prabowo, Jenderal Kivlan Zen, menyatakan bahwa dirnya mengetahui di mana mayat mereka dikuburkan. 

Cijantung juga merupakan situs pelatihan Kopassus yang diselenggarakan AS. Ke tempat ini pula para pejabat AS sering berkunjung. Selama Prabowo masih menjabat, sejumlah nama jenderal, Panglima Pasifik (CINCPAC) dan Sekretaris Pertahanan, tertulis dalam buku tamu. 

Pada suatu hari dalam pekan ini (sumber-sumber terlibat minta agar saya tidak menyebut tanggalnya), para agen senior Kopassus mengadakan rapat di Cijantung pada malam hari. 

Topik pembicaraannya adalah operasi rahasia untuk menjadikan Prabowo Presiden. 

Diantara hadirin adalah sejumlah veteran operasi-operasi rahasia di Aceh dan Papua Barat. 

Sang komandan-pimpinan memulai rapat dengan mengatakan "Kamu nyantai aja, kita udah kerja, teman-teman udah kerja semua dan kita menang — Kopassus dan orangnya Prabowo, kita menang."

Mereka menyebutnya "operasi khusus" yang dilakukan oleh "pasukan khusus ini."

Kendati sifatnya luar biasa--mencurangi pemilu sipil untuk memenangkan salah satu kandidat--sang komandan menyebut operasi tersebut sebagai perpanjangan (extension) dari taktik lumrah "operasi a la Kopassus".

Menurut seorang peserta rapat, operasi ini dimulai setelah pemilu legislatif April lalu, ketika Prabowo dan Jokowi keluar sebagai dua kandidat presiden.  

Menurut aturan hukum Indonesia, angkatan bersenjata dan badan-badan intelijen harus mengambil sikap netral. 

Anggota aktif TNI bahkan tidak punya hak untuk memilih.

Presiden Indonesia saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono,  adalah seorang jenderal pensiunan. Susilo juga bekas atasan Prabowo.

Susilo secara teknis netral dalam pemilihan ini, walaupun baru-baru ini dia memberi sinyal bekingan ke Prabowo. 

Menurut bahasan rapat tersebut dan rapat-rapat lainnya, dan menurut pihak-pihak yang terlibat, operasi rahasia ini akan melibatkan kecurangan di bilik suara (ballot tampering), aksi kekerasan jalanan, ancaman terhadap pendukung Jokowi, dan jika perlu "menghabisi orang."

Operasi tersebut juga melibatkan tindakan-tindakan berskala lebih kecil, termasuk oleh pihak-pihak yang terpancing--dalam pandangan mereka--fakta bahwa artikel saya yang mengutip cercaan Prabowo terhadap Gus Dur telah menjadi isu di akar rumput. 

Minggu lalu ketika saya mengeluarkan artikel tersebut, muncul spanduk-spanduk di jalanan yang menampilkan foto  Gus Dur berjejer dengan kutipan Prabowo yang berbunyi: 

"Militer pun bahkan tunduk pada presiden buta! Bayangkan! Coba lihat dia, bikin malu saja!" 

Menurut seorang agen, "soal spanduk itu sangat ditakuti di dalam [pimpinan tim Kopassus/BIN], sangat merugikan." 

Akibatnya, orang-orang berkendaraan sepeda motor Kopasus diperintahan untuk melepas spanduk-spanduk tersebut.

Namun demikian, bahwa Prabowo melecehkan Gus Dur masih dibahas hingga kini.

Kamis kemarin, sesuai permintaan mereka, saya bertemu dengan keluarga Gus Dur di Jakarta. (lihat "Regarding the Late Gus Dur," "Terkait Almarhum Gus Dur").

-----

Operasi Kopassus/BIN untuk mencurangi bilik suara--setidaknya menurut yang diketahui sumber-sumber saya--tidak menyasar tabulasi suara di pusat, melainkan penghitungan suara pada TPS-TPS yang terletak di unit-unit kecil pemerintahan setempat, dari kabupaten ke bawah (local precincts).

Operasi ini akan melibatkan pendistribusian uang terselubung (covert money) yang kini tengah berlangsung, "uang itu tidak kelihatan, uang di pinggir jalan."

Uang tersebut (sebagian besar dalam bentuk uang kontan) digunakan untuk "main dengan kertas suara", dengan menempatkan agen di dalam ruang-ruang penghitungan suara atau membayar pegawai negeri yang akan mengawal kotak suara. 

Upaya ini khususnya difokuskan di Jawa Tengah, Bawat dan Timur, namun katanya akan berlangsung pula di sejumlah tempat di seluruh provinsi.

Menurut para peserta rapat, uang ini didistribusikan lewat Kopassus dan BIN, namun sumber utama dari dana ini masih rahasia, "sangat tertutup sumbernya dari mana".

Menurut pihak-pihak yang terlibat, operasi rahasia ini dijalankan oleh para komandan senior. Untuk Kopassus sendiri, mereka sebetulnya belum yakin akan peranan komandan Kopassus, Jenderal Agus Sutomo. Namun, seperti yang diklaim dalam salah satu rapat di Cijantung, persetujuan tersebut datang dari Presiden, Jenderal Susilo, sebagai "perintah langsung" yang turun dalam minggu-minggu terakhir ini, dan bahwa koordinasi operasi--di luar rantai komando--berasal dari Prabowo.

(Prabowo sebenarnya dipecat dari militer setelah kalah dari perebutan kekuasaan pada tahun 1998. Jenderal Susilo adalah salah satu dari para  jenderal yang menandatangani perintah pemecatan tersebut).

Meski demikian, dalam kasus BIN, kepala BIN saat ini, Marciano Norman, dikatakan terlibat penuh (fully on board) dalam operasi tersebut. Marciano dekat dengan Aburizal Bakrie, seorang oligark dan pendukung Prabowo. 

BIN memiliki hubungan dengan CIA. Namun masih belum jelas--sama sekali--bagaimana CIA berhubungan dengan operasi ini.

----

Banyak orang Indonesia menyatakan kekhawatiran mereka bahwa pemilu kali ini akan berlangsung dengan kekerasan.

Operasi Kopassus/BIN diam-diam telah melakukan kekerasan atas nama kubu Prabowo.

Diantara mereka yang berada di ruang rapat Cijantung itu adalah para organizer berlatar belakang agen sipil yang mendapat tugas dari Kopassus untuk membuat "ribut di bawah."

Beberapa peserta rapat mengaku telah memancing massa bayaran untuk menyerang pertemuan-pertemuan pro-Jokowi dan lainnya. Mereka bekerjasama dengan milisi-milisi jalanan milik Prabowo yang telah mendapat pelatihan di Bogor. Beberapa unit serupa digambarkan "..sudah berlatih, [dan] sering merampok di mana mana."

Taktik yang sering dipakai Kopassus/BIN ini ditambah lagi dengan pendekatan baku lainnya: telepon dan sms anonim yang mengancam sasaran yang dituju atau orang-orang terdekat mereka dengan kematian, atau hal yang lebih buruk dari itu. 

Pada kenyataannya, sebuah buku panduan lama Kopassus yang bocor ke publik telah secara resmi menyebutkan keberadaan taktik ini. Panduan itu menyatakan: anggota Kopassus harus terlatih menggunakan "taktik dan teknik teror."

Terkait pelaksanaan ancaman-ancaman tersebut, pembunuhan politik yang dilakukan Kopassus memiliki sejarah yang panjang. BIN dikenal dengan teknik-tekniknya yang rumit, misalnya arsenik yang digunakan untuk membunuh Munir. 

Namun, pembunuhan politik dalam pemilihan tingkat nasional adalah urusan sensitif. Dalam salah satu rapat di Cijantung, dinyatakan bahwa dulu jika situasi bertambah buruk, mereka akan "ambil orang, habisi orang", seperti yang dilakukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo selama krisis tahun 1997-98.


Namun sekarang keadaannya berbeda. Pelaku operasi senyap harus memiliki sensitivitas politik. Seorang peserta rapat berkomentar terkait sejumlah target, "[orang] bisa melukai", tapi mungkin tidak membunuh mereka. 

Lebih ke pokok persoalan, dalam sebuah rapat muncul satu pernyataan menyangkut pembunuhan: "Paling tidak, dalam kondisi ini, [orang-orang top] dari kubu [Jokowi], jangan." Namun buat "karyawan kecil [Jokowi], entah--nggak apa-apa."

Kebijakan ini nyaris paralel dengan apa yang dikatakan Prabowo kepada saya di tahun 2001 tentang pembantaian massal: jangan lakukan [pembantaian] di ibukota, di depan para saksi, "tapi di desa-desa di mana tak seorang pun tahu."(Lihat: "Do I have the guts," Prabowo asked, "am I ready to be called a fascist dictator?").

Mengacu pada perencanaan kemungkinan pembunuhan/penganiayaan  dalam waktu dekat ini, salah seorang komandan Kopassus di Cijantung mengatakan: "Orang sipil tidak bisa, hanya kopasus yang bisa."

Pernyataan ini mengacu pada fakta bahwa banyak dari kerja-kerja operasi di lapangan dilakukan oleh orang-orang sipil yang secara rahasia bekerja sebagai agen Kopassus paruh waktu/tetap. 

Pada tanggal 9 November 2010, saya mengeluarkan dokumen-dokumen Kopassus yang diantaranya meliputi daftar aktivis yang ditarget Kopassus di Papua. Dokumen-dokumen tersebut juga merinci jaringan agen sipil Kopassus di tempat yang sama. 

Menurut data-data personil Kopassus yang saya laporkan saat itu, jejaring agen sipil Kopassus meliputi "reporter suratkabar lokal dan stasiun-stasiun televisi nasional, mahasiswa, staf hotel, seorang pegawai pengadilan, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang seni dan budaya, seorang anak usia 14 tahun ... petani [lebih dari satu]. buruh [lebih dari satu] ... sopir ojek, [dan] seorang penjaga kios pula yang mengawasi orang-orang yang membeli SIM card, serta seorang sopir yang bekerja pada sebuah perusahaan rental mobil..."

Dengan jejaring seperti ini, Kopassus memiliki posisi yang nyaman untuk mengintai--dan bertindak melawan--orang-orang yang menarik perhatian mereka dalam pemilihan yang akan berlangsung pekan depan dan di waktu-waktu pasca-pilpres.


-----


Link ke versi Bahasa Inggris


Link ke "Special Forces Threaten, Intel Man Confirms. An Update on the Covert Operation to Make Gen. Prabowo President."

Link ke "Ancaman Dari Kopassus, Konfirmasi Dari Intel.  Informasi Terbaru Tentang Operasi Senyap Untuk Memenangkan Prabowo"

Link ke "'Do I have the guts,' Prabowo asked, 'am I ready to be called a fascist dictator?'"
Link ke "'Apa saya cukup punya nyali,' tanya Prabowo, 'apa saya siap jika disebut 'diktator fasis'?"
Link ke "A Response and Several Challenges to General Prabowo"
Link ke "Tanggapan dan Beberapa Tantangan Saya untuk Jenderal Prabowo"
Link ke "Regarding the Late Gus Dur"
Link ke "Terkait Almarhum Gus Dur"
Link ke "Prabowo, Part 2: "'I was the Americans' fair-haired boy.'  The Nationalist General and the United States"
Link ke "Prabowo, Bagian 2: 'Saya anak kesayangan Amerika.'  Sang Jenderal Nasionalis dan Amerika Serikat."
Link ke "General Prabowo Retreats"
Link ke "Jenderal Prabowo Mundur"


NOTE TO READERS: News and Comment is looking for assistance with translating blog postings into other languages, and also with fund raising and distributing the blog content more widely. Those interested please get in touch via the e-mail link below. NOTE TO READERS RE. TRANSLATION: Portions of News and Comment are now available in Arabic, Brazilian Portuguese, Danish, French, German, Russian and Spanish translation (click preceding links or Profile link above) but translation help is still needed -- particularly with older postings, in these and all other languages. NOTE TO READERS RE. POTENTIAL EVIDENCE: News and Comment is looking for public and private documents and first-hand information that could develop into evidence regarding war crimes or crimes against humanity by officials. Please forward material via the email link below. Email Me

Breaking News: Indonesian Special Forces, Intelligence, in Covert Operation to Influence Election

July 5, 2014

By Allan Nairn
Jakarta


Indonesia's army special forces (Kopassus) and the state intelligence agency (BIN) are involved in a covert operation to influence the presidential election.


According to documented accounts of recent meetings at Kopassus headquarters, the operation is designed to ensure that the July 9 vote count will be won by General Prabowo Subianto, the former Kopassus commander who was a longtime protege of the Pentagon and US intelligence.


Polls suggest that General Prabowo is currently running neck-and-neck with his civilian opponent, Joko Widodo, popularly known as Jokowi, the governor of Jakarta.

Prabowo and Jokowi are scheduled to face off in their final televised debate this evening.

The vote across the archipelago and the Indonesian global diaspora is expected to be the second-largest in the world this year.  The largest was completed last May in India.

Prabowo has been implicated in killing civilians and in torture.   Though currently running as an ardent nationalist, he spent his army career in collaboration with the US Defense Intelligence Agency (DIA) and with top US leadership, as well as with US Special Forces whom he brought, armed, into Indonesia.

Prabowo has called for rolling back Indonesians' right to vote in direct elections.   He has suggested that this be done after consultation with "the political elite."

In two off-the-record 2001 discussions with me Prabowo said Indonesia "is not ready for democracy."  He said that the country's then-president, the popular civilian Muslim cleric Gus Dur, was an "embarrass[ment]" to Indonesia because Gus Dur was legally blind.  Prabowo lamented that the army obeyed Gus Dur, and mused about his own political future.  "Do I have the guts," Prabowo asked himself, "am I ready to be called a fascist dictator?"

My reporting and commentary about General Prabowo has become an issue in this election.

The Prabowo campaign denounced me as "an enemy of the nation" and suggested the army should capture me.  The armed forces stated I have "become an operational target."  General Prabowo himself gave a speech on Thursday in which he implored Indonesia's poor to discount my reporting about him because I am a foreigner.

The accounts below come from individuals who are involved in the Kopassus/BIN operation.  They spoke to me on condition of anonymity.

The accounts of meetings at Kopassus headquarters in Cijantung come from sources who were present.

A July 4 call for comment to General Prabowo went unanswered.  The call was made to a private cell phone number through which I have contacted Prabowo previously.

-----

The Kopassus headquarters in Cijantung, East Jakarta, is a famous venue in Indonesia.

It is the site where pro-democracy activists who were kidnapped by Prabowo's Kopassus were tortured and, apparently, executed, in 1997-'98. This was during uprising against General Prabowo's father-in-law, the US-backed dictator, General Suharto.

Thirteen of those abductees are still missing, presumed dead.  One of Prabowo's top campaigners (Gen. Kivlan Zein) says he knows where the bodies are buried.

Cijantung is also one of the sites of US training of Kopassus, and of numerous visits to Kopassus by US dignitaries.  Under Prabowo these included generals, Commanders in Chief  Pacific(CINCPACs), and Secretaries of Defense.

On a date this week which the sources involved have asked that I not specify, senior Kopassus operatives held a nighttime meeting at Cijantung.

The topic was a covert operation to make Prabowo president.

Among those present were veterans of covert ops in Aceh and West Papua.

The lead commander started the session by saying "You just relax.  We've all worked, friends have worked, and we've won -- Kopassus and Prabowo's people, we've won."  ("Kamu nyantai aja, kita udah kerja, teman-teman udah kerja semua dan kita menang -- Kopassus dan orangnya Prabowo, kita menang").

They referred to it as a "special operation" ("operas khusus") by "this special force" ("pasukan khusus ini").

Although it is extraordinary -- stealing a civilian election for one of the candidates, the commander referred to it as an extension of normal special forces tactics "an operation 'a la Kopassus.'" ("operasi 'a la Kopassus').

According to a participant, the operation started after Indonesia's legislative elections in April when Prabowo and Jokowi emerged as the two presidential candidates.

Under Indonesian law, the armed forces and intelligence agencies must be neutral.  


Active members of the armed forces, the TNI, do not even have the right to vote.

The current president of Indonesia is another retired general, Prabowo's former superior, Susilo Bambang Yudhoyono.

Susilo has been technically neutral in the election, though he has sent recent public signals that he is backing Prabowo.

According to the contents of this and other meetings and to those directly involved, the operation involves ballot tampering, street violence, and threats against Jokowi supporters, and could involve, in extremis, "the elimination of people" ("habisi orang") if need be.

It also involves lesser actions, including those necessitated by -- in their view -- the fact that my article quoting Prabowo insulting Gus Dur has become a grassroots issue.

Last week, after I released the article, banners began appearing on the streets juxtaposing a photo of the well-remembered Gus Dur alongside the Prabowo quotation:

"The military even obeys a blind president!  Imagine!  Look at him, he's embarrassing!  Look at Tony Blair, Bush, Putin.  Young, ganteng [handsome] -- and we have a blind man!"

According to one operative, the Gus Dur banner matter, "really frightened, really hurt" ("soal spanduk itu sangat takuti di dalam, sangat buat mereka ini merugikan…")  the Kopassus/BIN team leadership.

So street men with Kopassus motorcycles have been assigned to go out and yank down those Gus Dur banners.

The issue, nonetheless, still stands.

This past Thursday, at their request, I met in Jakarta with the Gus Dur family.  (See "Regarding the Late Gus Dur," "Terkait Almarhum Gus Dur").

-----

The ballot tampering part of the Kopassus/ BIN operation -- at least as discussed at the level my sources know of, does not involve the national central vote tabulation, but rather the count in key local precincts.

It involves the ongoing deployment of covert money, "money that is not seen, money from the side of the road" ("uang itu tidak kelihatan, uang di pinggir jalan").

The purpose of that money, almost all in cash, is to "play with the ballot papers" ("main dengan kertas suara") by placing agents inside counting rooms or paying off state employees who guard the ballot boxes.

This effort is particularly concentrated in Central, West, and East Java, but is said to involve parts of all provinces.

According to participants, the money is being distributed via Kopassus and BIN, but the ultimate source of the funds is a secret,"very closed" matter ("sangat tertutup sumbernya dari mana").

According to those involved, the operation is being run by senior commanders.  In the case of Kopassus, they are actually unsure of the role of top Kopassus commander, General Agus Sutomo, but it was claimed at one Cijantung meeting that approval had come from the President, General Susilo, as "a direct order" ("perintah langsung") in recent weeks, and that operational coordination was coming -- outside the chain of command -- from Prabowo.

(Prabowo was actually fired from the army after he lost a '98 power struggle.  Gen. Susilo was one of the generals who signed the order that removed him).

In the case of BIN, though, the current BIN commander, ex army general Marciano Norman, is said to fully on board with the operation.  Marciano is close to Aburizal Bakrie, the oligarch and Prabowo supporter.

BIN has a relationship with the CIA.  But it is not clear how, if at all, the CIA relates to this.

-----

Many Indonesians have stated their worry that this election could involve violence.

The Kopassus/BIN operation has quietly started deploying it on Prabowo's side.

Among those in the room at some Cijantung meetings were organizers of civilian agents whose task from Kopassus is to "ribut di bawah," make trouble from below

Some participants spoke of personally leading paid crowds that attacked and broke up pro-Jokowi or other gatherings.  They have worked with private Prabowo street militias that have gotten training in Bogor.  Some such units are described as "having been trained, and frequently rob/ plunder wherever" ("..sudah berlatih, [dan] sering merampok ke mana mana").

This often-used Kopassus/ BIN tactic has supplemented another standard approach: anonymous calls and text messages threatening the target or their loved ones with death, or worse.  An old leaked Kopassus training manual actually refers to this formally, saying that Kopassus men must be trained "in the tactic and technique of terror."

As to carrying through on those threats, Kopassus political murder has a long history.  BIN is known for its elaborate technique, like the arsenic used to kill Munir.

But assassination in a national election is a sensitive matter.  At one of the Cijantung meetings it was stated that if worse came to worse they might have to "take people, finish people off" ("ambil orang, habisi orang"), as General Prabowo's Kopassus did during the '97-'98 crisis.

But today it is a different world.  Covert operators must be politically sensitive.   One made the comment regarding some targets, "one can wound them," ("bisa melukai"), perhaps not kill them.

But more to the point, it was stated at one session, regarding killing: "under current conditions, people from the [Jokowi] top ranks, don't" ("paling tidak, dalam kondisi ini, dari kubu [Jokowi], jangan."  But as to "small [Jokowi] employees -- who knows?  It's nothing to worry about." ("karyawan kecil -- entah, nggak apa-apa.").

This policy closely parallels what Prabowo told me about massacre, in 2001:  don't do it in a capital, in front of witnesses, but "in villages where no one will ever know." (See: "Do I have the guts," Prabowo asked, "am I ready to be called a fascist dictator?").

Referring to planning for these possible upcoming killings/ woundings, one of the Kopassus Cijantung commanders said:  "orang sipil tidak bisa, hanya Kopassus yang bisa" -- civilians will not be handling them, "only Kopassus."

This is a reference to the fact that much of the operational work on the ground is being done by civilians who covertly work as full or part-time Kopassus agents.

On November 9, 2010 I released secret Kopassus documents that, among other things, included a list of activists targeted by Kopassus, but which also detailed the network of Kopassus civilian agents, in that case in West Papua.

Based on Kopassus personnel files I reported at that time that the web of agents included: politicians, "reporters for a local newspaper and for a national TV news channel, students, hotel staff, a court employee, a senior civil servant who works on art and culture, a 14 year old child…farmer[s]… worker[s] … a motorcycle taxi driver, [and] a cellphone kiosk clerk who watches people who buy SIM card numbers, and a driver for a car rental company…"

With networks such as this,  Kopassus is in good position to watch -- and act against -- people of interest to them in this upcoming election and its aftermath.

-----


Link to Bahasa Indonesia translation


Link to "Special Forces Threaten, Intel Man Confirms. An Update on the Covert Operation to Make Gen. Prabowo President."
Link ke "Ancaman Dari Kopassus, Konfirmasi Dari Intel.  Informasi Terbaru Tentang Operasi Senyap Untuk Memenangkan Prabowo"

Link to "'Do I have the guts,' Prabowo asked, 'am I ready to be called a fascist dictator?'"
Link to "'Apa saya cukup punya nyali,' tanya Prabowo, 'apa saya siap jika disebut 'diktator fasis'?"
Link to "A Response and Several Challenges to General Prabowo"
Link to "Tanggapan dan Beberapa Tantangan Saya untuk Jenderal Prabowo"
Link to "Regarding the Late Gus Dur"
Link to "Terkait Almarhum Gus Dur"
Link to "Prabowo, Part 2: "'I was the Americans' fair-haired boy.'  The Nationalist General and the United States"
Link to "Prabowo, Bagian 2: 'Saya anak kesayangan Amerika.'  Sang Jenderal Nasionalis dan Amerika Serikat."
Link to "General Prabowo Retreats"
Link to "Jenderal Prabowo Mundur"


NOTE TO READERS: News and Comment is looking for assistance with translating blog postings into other languages, and also with fund raising and distributing the blog content more widely. Those interested please get in touch via the e-mail link below. NOTE TO READERS RE. TRANSLATION: Portions of News and Comment are now available in Arabic, Brazilian Portuguese, Danish, French, German, Russian and Spanish translation (click preceding links or Profile link above) but translation help is still needed -- particularly with older postings, in these and all other languages. NOTE TO READERS RE. POTENTIAL EVIDENCE: News and Comment is looking for public and private documents and first-hand information that could develop into evidence regarding war crimes or crimes against humanity by officials. Please forward material via the email link below. Email Me